Remahan.com

Banyak Pabrik Tutup di Jabar, Ridwan Kamil Dinilai Tidak Responsif

REMAHAN.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai lamban dalam menangani kasus pengangguran. Hal itu diyakini pasca munculnya survei yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik per 5 November 2019 bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat naik dari persentase 7,73 persen per Februari 2019 menjadi 7,99 persen per Oktober 2019.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya seperti dimuat Viva.co.id menilai, kenaikan jumlah pengangguran disebabkan paling banyak oleh maraknya penutupan dan pindahnya pabrik ke provinsi lain. Dari data terakhir, tercatat ada 140 pabrik hengkang dari Jawa Barat.

"Maraknya penutupan dan berpindahnya pabrik ke provinsi lain, saya berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh sikap lambannya Gubernur dalam memutuskan kebijakan pengupahan yang responsif terhadap perkembangan dan kegentingan yang terjadi di masyarakat," ujar Asep di Bandung Jawa Barat, Senin 18 November 2019.

Menurutnya, kebijakan Ridwan Kamil belum berdampak serius dan mempengaruhi iklim industri di Jawa Barat agar tetap bertahan meski penetapan upah menjadi indikasi yang dipersoalkan. "Kelambanan Gubernur dalam menetapkan kebijakan ini sangat menganggu iklim industri dan dapat dianggap sebagai ketidakmampuannya untuk menahan rencana relokasi pabrik yang telah direncanakan banyak perusahaan," katanya.

Baca: DPR RI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

Bahkan, Asep memprediksi Ridwan Kamil memiliki kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lemah dalam menangani pengangguran. "Apabila situasi terjadi, tidak yakin Gubernur dapat mencapai IKU penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sesuai dengan RPJMD yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat," terangnya.

Hasil kunjungan dewan ke lapangan, memang penetapan Upah Minimum Karyawan (UMK) menjadi pembahasan tidak hanya di tataran pemerintah. Lanjut Asep, kepatuhan pelaksanaan UMK berdasarkan informasi yang diterima dan pernah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Jawa Barat, Sekda dan Gubernur hanya sekitar 30 persen.

"Salah satu sebab utamanya karena tingginya nilai UMK di beberapa kabupaten dan kota. Sementara di sisi yang lain, UMK yang tinggi tersebut tidak diiringi oleh kepatuhan dalam pelaksanaannya. Perusahaan- perusahaan di berbagai sektor juga telah menyatakan rencana mereka untuk relokasi ke provinsi lain, apabila terjadi kenaikan UMK yang semakin tinggi ditetapkan oleh Gubernur," tambahnya.

Asep menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat gagal untuk memikirkan dan merencanakan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan yang dapat menjadi pelindung bagi dunia industri dan para pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya. "Dan sama sekali tidak merespon kebutuhan Jawa Barat untuk menarik investasi baru dengan tujuan mengurangi angka pengangguran," tegasnya. Rm

115 0

Artikel Terkait

Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar
Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar

Politik

Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar

Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut
Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Politik

Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi
Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

Politik

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

Artikel Lainnya

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit
PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Politik

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU
Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Politik

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya
Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Politik

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Komentar