Remahan.com

DPR Desak Menag Cabut Peraturan Terkait Majelis Taklim

REMAHAN.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Agama Fachrul Razi mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Menurutnya, aturan itu bukan merupakan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

"Maka PMA itu direvisi atau bahkan saya kira dicabut, karena itu terlalu masuk ke dalam ranah yang bukan kewenangan dari pemerintah, nah itu yang sangat kami sesalkan," kata Ace di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Ace seperti dimuat CNNIndonesia.com menilai, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat gaduh karena mengatur kegiatan keagamaan masyarakat melalui peraturan tersebut. Ia menilai pendapat Menteri Agama untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan pendanaan di balik peraturan tersebut tak bisa diterima.

"Pertanyaannya, apa selama ini dengan atau tanpa bantuan pemerintah majelis taklim mati? Kan enggak. Justru tetap tumbuh," kata dia.

Baca: DPR RI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

Lebih lanjut, Ace menyesalkan pemerintah bertindak secara berlebihan dengan terbitnya peraturan tersebut. Sebab, peraturan itu nantinya memiliki keharusan bagi majelis taklim untuk mendaftarkan kepengurusan dan melaporkan kegiatannya ke pemerintah.

Ace memandang selama ini majelis taklim sudah tumbuh subur di masyarakat tanpa harus diatur atau diintervensi oleh pemerintah.

"Kalau pemerintah mengharuskan adanya pendaftaran dan pelaporan dari majelis taklim, tentu itu akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kok kita kumpul-kumpul mengaji, ibu-ibu ngaji harus daftar ke KUA, menurut kami itu berlebihan," kata dia.

Selain itu, Ace mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Menteri Agama dalam waktu dekat terkait terbitnya peraturan tersebut.

Baca: Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar

Sebelumnya, Menteri Agama telah menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

"Sebenarnya kita tidak mewajibkan," kata Fachrul usai memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11). Rm

200 0

Artikel Terkait

Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut
Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Politik

Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi
Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

Politik

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit
PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Politik

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Artikel Lainnya

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU
Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Politik

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya
Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Politik

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY
Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Politik

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Komentar