Remahan.com

Mendagri Tito: Kalau Ada Peserta Pilkada Tak Bayar, Saya Pengin Ketemu Orangnya

REMAHAN.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu alasan dirinya mengusulkan evaluasi pilkada secara langsung adalah karena biaya politik yang tinggi.

Tito menjelaskan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, kata dia, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi.

Tito mengatakan, tidak ada yang gratis dalam pilkada langsung. Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada.

"Untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca: DPR RI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

"Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, 0 persen, saya pengin ketemu orangnya," ujar Tito Karnavian.

Tito seperti dimuat Kompas.com mengatakan, biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah biasanya digunakan untuk kampanye, saksi di TPS dan lainnya. Tito pun membandingkan, jumlah pengeluaran calon kepala daerah dengan gaji yang diterima sebagai kepala daerah.

Menurut dia, tiap kepala daerah akan rugi, karena gaji dan modal politik yang dikeluarkan tidak sebanding. "Sementara dilihat pemasukan dari gaji, Rp 200 juta kali 12 (bulan), Rp 2,4 (miliar), lima tahun Rp 12 M, keluar Rp 30 M. Mana mau tekor? Kalau dia mau tekor saya hormat sekali. Itu berarti betul-betul mau mengabdi buat nusa-bangsa," ujar mantan Kapolri ini.

"Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi. Kalau enggak ada yang memang tidak melakukan itu, kita sangat bersyukur," tuturnya.

Baca: Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar

Selanjutnya, Tito mengatakan, dampak negatif tersebut membuatnya mengusulkan agar pilkada langsung dievaluasi. Evaluasi itu, kata dia, bisa dilakukan dengan menggunakan kajian akademik agar memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Misalnya kita lakukan survei di masyarakat apakah mereka setuju pilkada langsung atau tidak," kata dia. Rm

240 0

Artikel Terkait

Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut
Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Politik

Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi
Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

Politik

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit
PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Politik

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Artikel Lainnya

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU
Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Politik

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya
Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Politik

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY
Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Politik

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Komentar