Remahan.com

Partai Demokrat Nilai Tak Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perppu KPK

REMAHAN.com - Partai Demokrat tidak melihat urgensi yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Seperti dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan, poin-poin yang dituangkan di dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK beberapa waktu lalu bertujuan untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

"Kami melihat tidak ada urgensinya, karena sebenarnya kami melihat revisi ini memperkuat KPK," ujar Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (30/9).

Menurutnya, poin yang perlu dipertegas dalam UU KPK hasil revisi ialah terkait Dewan Pengawas. Menurutnya, pembentukan Dewan Pengawas yang diatur dalam regulasi itu rancu karena seharusnya lewat DPR lebih dahulu.

Baca: DPR RI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

"Bagi Demokrat itu memang sedikit rancu dan perlu dipertanyakan independensinya (Dewan Pengawas) nanti. Seharusnya Dewan Pengawas itu ada pansel (panitia seleksi) lewat DPR," ucap dia.

Namun begitu, Syarief menyerahkan hak sepenuhnya untuk menerbitkan Perppu KPK kepada Jokowi. Dia berkata, Demokrat akan mempertimbangkan dan membuat perbandingan antara Perppu KPK yang diterbitkan nantinya dengan UU KPK hasil revisi saat ini.

"Kalau perlu keluar ya kita lihat saja sejauh mana. Kita bandingkan dengan Perppu yang keluar. Kita harus pelajari dulu," kata dia.

Terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa belum memenuhi unsur kegentingan memaksa agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

Baca: Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar

Menurutnya, situasi pemerintahan pascagelombang unjuk rasa tersebut masih stabil, penegakan hukum pun masih lancar, dan KPK masih menjalan tugas dalam menegakkan hukum hingga saat ini.

"Kalau dikatakan demonstrasi mahasiswa itu suatu kegentingan memaksa, itu jauh sekali dari pemenuhan unsur. Harus diperhatikan jalannya pemerintahan masih stabil, penegakan hukum masih lancar, KPK juga dapat melaksanakan fungsinya tanpa ada halangan," ucap dia.

"Apa yang menjadikan itu sebagai alasan perppu?" imbuhnya.

Arteria pun menganjurkan semua elemen masyarakat untuk menikmati UU KPK hasil revisi pihaknya bersama pemerintah lebih dahulu.

Baca: Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Menurutnya, bila UU KPK hasil revisi terbukti merusak demokrasi dan melemahkan KPK maka hal tersebut bisa menjadi bukti untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini UU belum dinomorkan, belum diundangkan. Nikmati dulu UU-nya. Sekalipun ada daya rusaknya terhadap demokrasi, sistem penegakan hukum, terhadap pelemahan KPK, ini yang dijadikan bukti nantinya untuk kita ajukan kepada MK," ucap Arteria. Rm

105 0

Artikel Terkait

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi
Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

Politik

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit
PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Politik

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU
Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Politik

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Artikel Lainnya

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya
Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Politik

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY
Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Politik

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Proses Izin Tenaga Kerja Asing di RI akan Dipermudah
Proses Izin Tenaga Kerja Asing di RI akan Dipermudah

Politik

Proses Izin Tenaga Kerja Asing di RI akan Dipermudah

Komentar