Remahan.com

PKS-PKB Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

REMAHAN.com - Fraksi PKS dan PKB di DPR menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%.

Netty Prasetiyani, yang merupakan perwakilan PKS di Komisi IX DPR menyatakan hal tersebut pada Selasa (12/11/2019) dalam konferensi persnya.

"Semua warga negara berhak hidup mendapat akses pelayanan kesehatan sosial. Melihat fakta empirik realita di lapangan, masyarakat butuh advokasi wakilnya di DPR tentang kenaikan premi yang cekik masyarakat," kata Netty.

Menurutnya seperti dikabarkan CNBCIndonesia.com, defisit BPJS Kesehatan pun tidak akan selesai dengan hanya menaikkan premi.

Baca: DPR RI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada

"Fraksi PKS tegas dan konsisten dalam penolakan. Utamanya untuk kelas III mandiri. Masyarakat kita menjerit tidak bisa membayar. Walaupun mereka diperas," terangnya.

"Bukan uang tapi darah dan air mata yang keluar. Tergambar masyarakat keberatan. Mereka bisa membayar ketika sakit tapi ketika tidak mereka tidak bisa bayar," tegas Netty lagi.

Sementara, Ansory Siregar dari Fraksi PKS juga yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX mengatakan masyarakat tercederai karena memang tidak bisa membayar. "Sekali lagi itu adalah kedzaliman dan penindasan. Apalagi, dalam 1 Kartu Keluarga ada yang sampai 5 orang. Harus bayar semua. Sudah tak punya duit harus bayar lagi," paparnya.

PKS meminta pemerintah memikirkan kembali dan menarik kembali keputusan yang sudah tertuang dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Baca: Sempat Tolak Syamsuar, Ini Sikap AMPG Riau Usai Andi Rachman Mundur di Pencalonan Ketua Golkar

Ramai-ramai Tolak

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh sebelumnya juga meminta Pemerintah terutama pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) agar mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III serta mencari solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Ninik minta Pemerintah mematuhi keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu.

"Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan," kata Ninik dilansir di situs resmi DPR.

Baca: Syamsuar Ketua Golkar, Sekum PAN Riau: Kekecewaan Kader Jangan Berlarut-larut

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.

"Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden)," tegas Ninik. Rm

114 0

Artikel Terkait

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi
Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

Politik

Andi Rachman Mundur di Musda Golkar, Syamsuar akan Terpilih Secara Aklamasi

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit
PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Politik

PKS Sindir Prabowo ke Luar Negeri,Gerindra: Jangan Genit

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU
Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Politik

Bagus Santoso Siap Wujudkan Bengkalis BEDELAU

Artikel Lainnya

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya
Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Politik

Bantahan Moeldoko Tak Punya Hubungan Keluarga dengan Eks Petinggi Jiwasraya

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY
Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Politik

Demokrat Nilai saat Jokowi Ada Masalah akan Bawa-bawa Nama SBY

Proses Izin Tenaga Kerja Asing di RI akan Dipermudah
Proses Izin Tenaga Kerja Asing di RI akan Dipermudah

Politik

Proses Izin Tenaga Kerja Asing di RI akan Dipermudah

Komentar